Survei LPI: Masyarakat Kaltim Tolak Politik Dinasti dan Politik Uang dalam Pilgub 2024

Survei LPI: Masyarakat Kaltim Tolak Politik Dinasti dan Politik Uang dalam Pilgub 2024

Kabar Kaltim Hari Ini    Agustus 14, 2024    Comment   

Hasil survei terbaru yang dirilis oleh Lembaga Pemilih Indonesia (LPI)
menunjukkan penolakan kuat dari masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim)
terhadap praktik politik dinasti dan politik uang dalam Pilgub Kaltim
2024. Temuan survei yang diumumkan pada Senin, 12 Agustus 2024, di
Aryaduta Hotel, Jakarta Pusat, menyoroti ketidakpuasan publik terhadap
dua isu utama dalam pemilihan kepala daerah mendatang.

Menurut Wakil Direktur LPI, Ali Ramadhan, survei yang dilaksanakan
pada 1-7 Agustus 2024 melibatkan 100 responden yang berusia 17-65
tahun atau sudah memenuhi syarat untuk memilih. Metode survei meliputi
wawancara tatap muka, google form, surat elektronik, Whatsapp, dan
zoom, dengan margin of error sekitar 4,27% pada interval kepercayaan
95%.

Penolakan Terhadap Politik Dinasti dan Uang

Hasil survei menunjukkan bahwa sebanyak 50,3% responden menolak calon
yang terlibat dalam politik dinasti. Sementara itu, 67,6% responden
menolak praktik politik uang. "Dari temuan survei LPI, sebanyak 50,3%
responden tidak akan memilih kandidat yang melakukan praktik dinasti
politik. Sementara 67,6% masyarakat menyatakan menolak praktik politik
uang," jelas Ali Ramadhan.

Dalam survei ini, 17,4% responden setuju dengan praktik politik
dinasti, sedangkan 32,3% lainnya tidak memiliki pandangan jelas atau
tidak menjawab. Untuk politik uang, 17,6% responden menganggapnya
sebagai hal yang wajar, sementara 67,6% menolaknya, dan sisanya tidak
memberikan jawaban pasti.

Dampak Dinasti Politik terhadap Demokrasi

Ali Ramadhan menjelaskan bahwa meskipun dinasti politik tidak dilarang
dalam sistem demokrasi, praktik ini dapat berdampak negatif terhadap
kualitas demokrasi. Dinasti politik berpotensi mengurangi partisipasi
politik masyarakat dan mempersulit pengelolaan pemerintahan, karena
kepentingan politik-bisnis dinasti seringkali sulit untuk diatasi.
"Banyak kepentingan bisnis-politik dinasti bekerja melalui kuasa
politik," tambah Ali.

Kompetisi Ketat di Pilgub Kaltim

Kompetisi dalam Pilgub Kaltim 2024 diprediksi akan berlangsung ketat
dengan dua pasangan calon utama: Rudy Mas'ud-Seno Aji dan Isran
Noor-Hadi Mulyadi. Ali Ramadhan mencatat bahwa Rudy Mas'ud dan Seno
Aji telah mendapatkan dukungan dari mayoritas partai di Kaltim,
termasuk Golkar, Gerindra, PAN, PKB, PKS, PPP, dan Nasdem, dengan
total 44 kursi di DPRD Kaltim.

Sebaliknya, pasangan Isran Noor dan Hadi Mulyadi baru mendapatkan
dukungan resmi dari Partai Demokrat, yang memiliki 2 kursi di DPRD
Kaltim. Keputusan akhir mengenai pencalonan Isran Noor-Hadi Mulyadi
akan bergantung pada rekomendasi dari PDIP, yang memiliki 9 kursi di
DPRD Kaltim. Jika PDIP tidak memberikan rekomendasi, pasangan Isran
Noor-Hadi Mulyadi mungkin menghadapi kotak kosong dalam Pilgub Kaltim.

Elektabilitas Pasangan Calon

Hasil survei LPI juga menunjukkan bahwa elektabilitas pasangan
petahana Isran Noor-Hadi Mulyadi berada di angka 47%, mengungguli
pasangan Rudy Mas'ud-Seno Aji yang hanya memperoleh tingkat
elektabilitas 18,3%. Namun, masih ada 34,3% responden yang belum
memutuskan atau merahasiakan pilihannya, sehingga hasil survei ini
masih dapat berubah seiring dengan perkembangan kampanye dan dinamika
politik menjelang Pilgub.

"Jika merujuk hasil survei LPI, Isran Noor-Hadi Mulyadi memiliki
keunggulan elektabilitas, namun banyak warga Kaltim yang masih belum
menentukan pilihan mereka," kata Ali Ramadhan.

PDIP Bakal Usung Isran Noor di Pilgub Kaltim 2024, Megawati Umumkan Hari Ini

PDIP Bakal Usung Isran Noor di Pilgub Kaltim 2024, Megawati Umumkan Hari Ini

Kabar Kaltim Hari Ini    Agustus 14, 2024    Comment   

Pada Rabu, 14 Agustus 2024, PDI Perjuangan (PDIP) diperkirakan akan
mengumumkan nama-nama bakal calon kepala daerah untuk Pilkada serentak
2024. Di antara nama-nama tersebut, calon petahana Isran Noor
disebut-sebut akan mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat
(DPP) PDIP untuk maju dalam pemilihan gubernur Kalimantan Timur
(Kaltim) mendatang. Informasi ini semakin menguat menjelang pengumuman
resmi yang dijadwalkan oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Sumber terpercaya Tribun Kaltim mengonfirmasi bahwa nama Isran Noor,
yang berpasangan dengan Hadi Mulyadi, termasuk dalam daftar yang akan
mendapatkan surat keputusan (SK) rekomendasi dari DPP PDIP. "SK
Rekomendasi akan diberikan DPP PDIP besok pagi kepada Isran Noor –
Hadi Mulyadi," ungkap sumber yang enggan disebutkan namanya pada
Selasa malam.

Ketika Tribun Kaltim mengonfirmasi bocoran informasi ini, DPD PDIP
Kaltim belum memberikan pernyataan resmi terkait kabar tersebut.
Sekretaris DPD PDIP Kaltim, Ananda Emira Moeis, sebelumnya telah
menegaskan bahwa partainya akan menampilkan calon terbaik untuk Pilgub
Kaltim 2024. "Kita ingin Pilkada serentak di Kaltim ini, masyarakat
punya pilihan, tidak kotak kosong. Doakan saja untuk Kaltim," ujar
Moeis beberapa waktu lalu.

Pengumuman oleh Megawati

Menurut rencana, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri akan
mengumumkan bakal calon kepala daerah pada hari ini. Pengumuman ini
akan dilakukan dalam tiga gelombang, yang mencerminkan keberagaman
Indonesia dari Aceh hingga Papua, termasuk Kalimantan dan Maluku. "Ibu
Megawati Soekarnoputri akan mengumumkan calon kepala daerah dan calon
wakil kepala daerah yang gelombang pertama," kata Sekjen DPP PDIP,
Hasto Kristiyanto.

Hasto Kristiyanto menyebutkan bahwa sekitar 70 persen dari surat
rekomendasi calon kepala daerah telah ditandatangani oleh Megawati
Soekarnoputri. Pengumuman calon kepala daerah ini direncanakan
berlangsung hingga 26 Agustus 2024, dengan beberapa daerah strategis,
seperti Jakarta, Jawa Barat, dan Bali, belum diumumkan pada gelombang
pertama.

Hasto menjelaskan bahwa keterlambatan pengumuman di beberapa daerah
disebabkan oleh kerjasama politik yang sedang dibangun dengan partai
lain, seperti PKB, Golkar, Gerindra, PAN, PPP, Perindo, dan Hanura.
"Kami juga melakukan komunikasi yang sama untuk daerah-daerah lain
baik itu dengan Golkar, Gerindra, PKB, PAN, PPP, Perindo, dan juga
Partai Hanura," tambahnya.

KIM Tak Dimasuki PDIP

Di sisi lain, Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, memberikan sinyal bahwa
PDIP tidak akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus
untuk Pilkada Jakarta 2024. Deddy menegaskan bahwa fokus PDIP adalah
menghadirkan pemilu yang berkualitas untuk rakyat. "Lebih ke bagaimana
menghadirkan pemilu yang betul-betul berkualitas. Artinya kalau
semakin banyak calon yang maju Pilkada, masyarakat bisa memilih
berbagai argumentasi, visi misi, posisi dari masing-masing kandidat,"
jelasnya.

Deddy menambahkan bahwa banyaknya pilihan calon akan memperbaiki
peradaban politik dan keputusan PDIP untuk tidak bergabung dengan KIM
plus dinilai adil bagi masyarakat. "Kalau PDI Perjuangan masuk ke
dalam suatu koalisi besar yang kemudian tidak ada kompetitornya, saya
kira itu juga tidak fair untuk masyarakat," pungkasnya.

Peran Isran Noor dan PDIP di Pilgub Kaltim

Pengamat politik dari Universitas Mulawarman (Unmul), Dr. Jamal Amin,
menilai bahwa peluang Isran Noor dan Hadi Mulyadi untuk melawan
pasangan Rudy Masud dan Seno Aji di Pilgub Kaltim 2024 sangat
bergantung pada keputusan PDIP. "Isran Noor harus mampu meyakinkan
PDIP untuk bergabung bersama Partai Demokrat. Dengan bergabungnya
kedua partai, maka syarat pencalonan minimal 20 persen kursi di DPRD
Kaltim bisa terpenuhi," ujarnya.

Jamal Amin juga menekankan bahwa dukungan petahana dari Partai
Demokrat belum mencukupi syarat minimal, yang memerlukan 11 kursi.
Dengan PDIP yang memiliki 9 kursi di DPRD Kaltim, gabungan kedua
partai tersebut akan dapat melengkapi syarat pencalonan. "Demokrasi di
Kaltim akan sehat jika PDIP memutuskan untuk memberikan dukungan resmi
ke petahana," tambahnya.

Menurutnya, kerjasama antara PDIP dan Demokrat bisa menciptakan
persaingan yang sehat dengan pasangan Rudy Masud dan Seno Aji, serta
menghindari isu kotak kosong yang dianggap tidak mencerminkan
kedewasaan politik masyarakat Kaltim. "Demokrasi yang sehat
membutuhkan kompetisi. Jika PDIP dan Demokrat bersatu mengusung Isran
Noor-Hadi, maka akan tercipta persaingan yang sehat," tegas Jamal
Amin.

Pemerintah Kaltim Tunjukkan Kemajuan Signifikan dalam Penurunan Angka Stunting

Pemerintah Kaltim Tunjukkan Kemajuan Signifikan dalam Penurunan Angka Stunting

Kabar Kaltim Hari Ini    Agustus 13, 2024    Comment   

Penajam Paser Utara, 13 Agustus 2024 – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus menunjukkan komitmennya dalam menurunkan angka stunting di daerah tersebut. Pencapaian terbaru mengungkapkan penurunan yang signifikan dalam setahun terakhir, memperlihatkan kemajuan yang menggembirakan dalam upaya tersebut.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Sri Wahyuni, melaporkan bahwa berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023, angka stunting di Kaltim tercatat sebesar 22,9 persen, menurun satu persen dari tahun 2022 yang sebelumnya mencapai 23,9 persen. Data ini menunjukkan kemajuan yang konsisten dalam upaya penurunan stunting di wilayah tersebut.

“Jika kita melihat data dari e-PPGBM (Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat), angka stunting di Kaltim telah menurun lebih lanjut menjadi 18,3 persen pada Desember 2023, dan 14,5 persen pada Juni 2024,” kata Sri Wahyuni dalam kunjungan kerja percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem di Kelurahan Sotek, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Selasa (13/8/2024).

Meskipun penurunan angka stunting merupakan kewenangan kabupaten/kota, Pemprov Kaltim tetap aktif melakukan intervensi untuk mempercepat pencapaian target nasional. Pemprov Kaltim juga telah menyiapkan bantuan keuangan sebesar Rp 75 juta per desa, yang ditujukan untuk mendukung intervensi gizi spesifik dan sensitif dalam upaya penurunan stunting.

“Kami berharap setiap kabupaten/kota dapat memiliki inovasi dalam penanganan stunting. Salah satunya adalah dengan aktivasi Posyandu dan melaksanakan kegiatan kreatif seperti perayaan ulang tahun balita, sehingga Posyandu tidak hanya menjadi tempat pengukuran atau penimbangan balita,” tambah Sri Wahyuni.

Keberhasilan penurunan angka stunting juga tercermin di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), di mana prevalensi stunting turun dari 27,1 persen pada tahun 2022 menjadi 17,6 persen pada tahun 2023. Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi kabupaten/kota lain di Kaltim dalam upaya menurunkan prevalensi stunting.

“Dukungan dari kader Posyandu sangat berpengaruh. Di Kukar, para kader pendamping diberikan bantuan kendaraan operasional untuk memudahkan penjemputan balita stunting,” jelas Sekda.

Sementara itu, Koordinator Program Manager (KPM) Satgas Stunting Kaltim, Masdar John, menambahkan bahwa meskipun angka prevalensi stunting di Kaltim masih berada di atas angka nasional, upaya keras terus dilakukan untuk menurunkan angka stunting di Benua Etam.

“Perlu sinergitas, kolaborasi, dan pendekatan pentahelix untuk mencapai target 12,8 persen di tahun 2024. Walaupun Bappenas telah merevisi target untuk Kaltim di tahun 2024 menjadi angka 21,3 persen,” pungkas Masdar John.

Airlangga Hartarto Mundur dari Ketum Golkar: Misteri dan Kontroversi di Balik Pengunduran Diri

Airlangga Hartarto Mundur dari Ketum Golkar: Misteri dan Kontroversi di Balik Pengunduran Diri

Kabar Kaltim Hari Ini    Agustus 13, 2024    Comment   

Keputusan mendadak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar mengguncang dunia politik Indonesia. Keputusan ini, yang berlangsung pada 10 Agustus 2024, langsung mengundang spekulasi dan kontroversi. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Mengapa Airlangga mengambil langkah drastis ini? Berikut adalah rincian terbaru yang berhasil dihimpun oleh Tempo.

Airlangga Hartarto memutuskan untuk mundur sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada Sabtu malam, 10 Agustus 2024. Langkah ini diambil dalam suasana mendesak setelah menerima surat pemanggilan dari Kejaksaan Agung. Dalam wawancara eksklusif dengan Tempo, beberapa pengurus Golkar yang meminta untuk tidak disebutkan namanya mengungkapkan bahwa pengunduran diri Airlangga tidak lepas dari ancaman hukum yang menimpanya.

Sumber internal Partai Golkar menjelaskan bahwa sebelum pengunduran dirinya, Airlangga menerima surat dari Kejaksaan Agung yang memanggilnya untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya untuk periode 2021-2022. Pemeriksaan yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 13 Agustus 2024, mencatatkan Airlangga sebagai saksi dalam kasus yang melibatkan sejumlah nama besar dalam industri kelapa sawit.

Menurut pengurus Golkar yang enggan disebutkan namanya, Airlangga diancam dengan penggeledahan dan penjemputan paksa jika ia tidak segera mengajukan surat pengunduran diri pada 10 Agustus. "Kejaksaan Agung mengirim surat pada hari Sabtu. Sorenya, (Airlangga) diperintahkan untuk membuat video pengunduran diri. Kalau tidak, rumahnya akan digeledah, dan dia akan langsung dibawa. Jadi, pada Sabtu malam, mau tidak mau, dia harus membuat surat pengunduran diri," jelas pengurus tersebut.

Kontroversi ini berakar dari kasus korupsi minyak goreng yang menghebohkan publik sejak tahun lalu. Pada 15 Juni 2023, Kejaksaan Agung telah menetapkan tiga perusahaan besar—Wilmar Grup, Permata Hijau Grup, dan Musim Mas Grup—sebagai tersangka dalam kasus korupsi ini. Penetapan ini mengikuti vonis pidana terhadap lima terdakwa yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Dalam laporan utama Majalah Tempo yang berjudul "Tergelincir Minyak Sawit" pada Juli 2023, Airlangga Hartarto terseret dalam kasus ini melalui keterlibatannya dengan Lin Che Wei, anggota tim asistensinya di bidang pangan dan pertanian. Lin Che Wei sering menyebut nama Airlangga dalam penanganan kasus kelangkaan minyak goreng, yang kemudian memicu penyelidikan lebih lanjut terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Airlangga.

Airlangga Hartarto telah diperiksa pada 24 Juli 2023 sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi ekspor CPO. Pemeriksaan berlangsung selama 12 jam di Gedung Bundar Jampidsus Kejaksaan Agung, di mana Airlangga menghadapi 46 pertanyaan dari penyidik. Meski jaksa belum menemukan keuntungan finansial langsung dari tindakan Airlangga, kebijakan-kebijakan yang diambilnya diduga menguntungkan perusahaan-perusahaan kelapa sawit.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, dalam konfirmasinya pada 12 Agustus 2024, menyatakan bahwa belum ada informasi mengenai terbitnya Surat Perintah Penyidikan (sprindik) baru untuk Airlangga. "Kami belum ada info soal itu," ujar Harli. Ia juga membantah adanya motif politik dalam pemanggilan Airlangga, menegaskan bahwa penanganan perkara ini murni merupakan upaya penegakan hukum tanpa intervensi politik.

Kejaksaan Agung sebelumnya mengungkapkan bahwa negara mengalami kerugian keuangan sebesar Rp 6,47 triliun akibat kasus korupsi minyak goreng ini. Dampak signifikan dari kasus ini adalah kemahalan dan kelangkaan minyak goreng, yang memaksa negara menggelontorkan dana sebesar Rp 6,19 triliun dalam bentuk bantuan langsung tunai untuk masyarakat.

Dengan berbagai dinamika ini, pengunduran diri Airlangga Hartarto tidak hanya mengguncang Partai Golkar tetapi juga menambah kompleksitas dalam skandal korupsi yang melibatkan industri kelapa sawit. Publik dan pengamat politik akan terus mengamati perkembangan kasus ini dan dampaknya terhadap lanskap politik Indonesia.

Sumber Tempo.co

Persiapan Meriah HUT ke-79 RI di Kalimantan Timur: Pengecekan Sarana dan Prasarana Digarap Secara Maksimal

Persiapan Meriah HUT ke-79 RI di Kalimantan Timur: Pengecekan Sarana dan Prasarana Digarap Secara Maksimal

Kabar Kaltim Hari Ini    Agustus 12, 2024    Comment   

 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) tengah gencar melakukan persiapan untuk merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia. Serangkaian pengecekan sarana dan prasarana dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh persiapan berjalan sesuai rencana dan acara dapat berlangsung dengan sukses.

Rangkaian persiapan mencakup sejumlah lokasi penting yang akan digunakan dalam peringatan HUT ke-79 RI. Di antara tempat-tempat yang diperiksa adalah asrama di kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kaltim, fasilitas di Stadion Palaran Samarinda, serta Hotel Fugo dan Bandara Temindung Samarinda. Pengecekan ini melibatkan berbagai fasilitas penting seperti ruang kesehatan, ruang pers (media center), ruang konsumsi, ruang teknisi untuk live streaming, dan ruang tamu VIP di Stadion Palaran.

M. Syirajuddin, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Kaltim, memimpin rapat koordinasi bersama perangkat daerah, TNI, Polri, dan instansi vertikal lainnya di Kantor Gubernur Kaltim. "Alhamdulillah, persiapan sudah mencapai 80 persen. Kami telah mengecek langsung di lapangan," ungkap M. Syirajuddin saat melakukan pengecekan di Stadion Palaran pada Senin (12/8/2024).

Stadion Palaran dipilih sebagai lokasi utama peringatan HUT ke-79 RI setelah GOR Kadrie Oening, Sempaja, yang biasanya digunakan, dialihkan untuk kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-30 Tahun 2024. Gladi kotor dan gladi bersih akan dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2024 di stadion ini, yang juga akan menjadi pusat kegiatan upacara.

Pengecekan juga meliputi fasilitas pendukung lainnya di Stadion Palaran, seperti ruang transit untuk kedatangan kepala daerah dan pejabat serta ruang teknis untuk tim live streaming yang akan menyiarkan upacara secara langsung dari Ibu Kota Nusantara.

Sebagai bagian dari persiapan, Pemprov Kaltim juga memastikan kesiapan anggota Paskibraka melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim. Para anggota Paskibraka akan ditempatkan di asrama BPSDM Kaltim, dengan semua sarana pendukung sudah dalam kondisi optimal.

Langkah antisipasi juga sudah disiapkan jika cuaca tidak mendukung atau terjadi hujan. Dalam hal ini, upacara akan dipindahkan ke lokasi indoor yang telah disiapkan oleh UPTD Dispora Kaltim untuk memastikan kelancaran acara.

Selain upacara puncak, rangkaian peringatan HUT ke-79 RI di Kaltim juga akan mencakup Malam Renungan Suci dan Penghormatan bagi para arwah pahlawan pejuang kemerdekaan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kesuma Bangsa, Samarinda. Tidak ketinggalan, akan ada penyerahan anugerah tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya (SLKS) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah mengabdi selama 10, 20, atau 30 tahun.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Kaltim Andi Muhammad Ishak, Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setda Provinsi Kalimantan Timur Hj. Syarifah Alawiyah, Kepala Bagian Pemerintahan Biro POD Setdaprov Kaltim Imanuddin, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Kaltim.

Dengan persiapan yang matang dan koordinasi yang baik, Pemprov Kaltim bertekad untuk menyelenggarakan peringatan HUT ke-79 RI secara meriah dan sukses, menyambut hari kemerdekaan dengan penuh rasa bangga dan hormat.

Isran Noor Kembali ke Demokrat, Siap Berlaga di Pilkada Kaltim 2024

Isran Noor Kembali ke Demokrat, Siap Berlaga di Pilkada Kaltim 2024

Kabar Kaltim Hari Ini    Agustus 09, 2024    Comment   

Mantan Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor, menjadi perhatian publik setelah berhasil mendapatkan rekomendasi dari Partai Demokrat untuk maju dalam Pilkada Kaltim 2024. Langkah ini mengejutkan banyak pihak, mengingat sebelumnya banyak yang meragukan kemampuannya untuk mendapatkan dukungan partai.

Dalam acara penyerahan Surat Keputusan (SK) dari DPP Partai Demokrat pada Kamis malam (8/8/2024), Isran Noor bersama pasangannya, Hadi Mulyadi, menerima dukungan resmi dari partai yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Kejutan lainnya adalah kembalinya Isran Noor menjadi kader Partai Demokrat, setelah sempat meninggalkan partai tersebut selama beberapa tahun.

Isran Noor, yang pernah menjabat sebagai Ketua Partai Demokrat Kaltim periode 2011-2014, kini kembali bergabung dengan partai yang sama untuk mengulang kesuksesannya di arena politik Kalimantan Timur. AHY menyambut kembalinya Isran dengan hangat dan mengucapkan "welcome home" sebagai tanda bahwa Demokrat siap memberikan dukungan penuh dalam Pilkada Kaltim 2024.

Dalam sambutannya, Isran Noor mengungkapkan rasa terima kasihnya atas dukungan yang diberikan oleh Partai Demokrat. Ia juga menegaskan bahwa dirinya siap memenangkan kontestasi Pilkada Kaltim pada November 2024 mendatang. "Masyarakat Kalimantan Timur sudah memulai menuju kemenangan," tandas Isran Noor dengan penuh keyakinan.

Profil Isran Noor mencerminkan seorang politikus berpengalaman dengan segudang prestasi di tingkat regional maupun nasional. Sebagai mantan Bupati Kutai Timur dan Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor dikenal sebagai figur yang memiliki jaringan kuat dengan elite politik nasional. Kembalinya ke pangkuan Demokrat menunjukkan bahwa Isran Noor masih memiliki pengaruh besar di dunia politik.

Menariknya, Isran Noor juga dikabarkan menolak tawaran dari Prabowo Subianto untuk menjadi menteri di kabinetnya. Isran lebih memilih untuk fokus pada Pilkada Kaltim 2024, dengan harapan dapat melanjutkan pengabdiannya di tanah kelahirannya. Keputusan ini semakin memperkuat posisinya sebagai kandidat kuat dalam Pilkada Kaltim mendatang.

Dengan dukungan Partai Demokrat dan pengalaman politik yang mumpuni, Isran Noor kini bersiap untuk kembali bertarung di arena Pilkada Kaltim 2024. Apakah Isran Noor akan berhasil meraih kemenangan dan kembali memimpin Kalimantan Timur? Hanya waktu yang akan menjawab. Namun satu hal yang pasti, kembalinya Isran Noor ke Demokrat menjadi salah satu faktor penting yang akan mempengaruhi dinamika politik di Kalimantan Timur.