Dekan Unair Cabut Pembekuan BEM FISIP, Namun Intimidasi Terhadap Mahasiswa Usai Kritik Prabowo-Gibran Terus Berlanjut

Dekan Unair Cabut Pembekuan BEM FISIP, Namun Intimidasi Terhadap Mahasiswa Usai Kritik Prabowo-Gibran Terus Berlanjut

Kabar Kaltim Hari Ini    Oktober 28, 2024    Comment   

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair), Prof. Bagong Suyanto, telah resmi mencabut kebijakan pembekuan terhadap Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FISIP. Menyikapi keputusan tersebut, Presiden BEM FISIP Unair, Tuffahati Ullayyah, menyatakan bahwa pihaknya akan tetap kritis dalam menyampaikan pandangan dan aspirasi mahasiswa.

"Kami sudah bertemu Prof. Bagong dan berbicara bahwa BEM FISIP akan tetap kritis ke depannya dengan tidak keluar dari koridor akademik," ungkap Tuffahati di FISIP Unair pada Senin, 28 Oktober 2024.

Menurut Tuffahati, penggunaan karangan bunga dengan pesan satire merupakan bentuk ekspresi BEM yang berasal dari gagasan Kementerian Politik dan Kajian Strategis BEM FISIP Unair. Ia menjelaskan bahwa inisiatif ini bukanlah hasil keputusan dari tiga orang pengurus saja, tetapi melibatkan seluruh elemen dalam BEM.

"Untuk pemilihan diksi dan lain-lain itu urusan lain. Tapi kami mengamini apa yang diperhatikan oleh BEM," tambah Tuffahati, menunjukkan komitmen mereka untuk tetap kritis namun dalam batas akademik.

Sebelumnya, Prof. Bagong menjelaskan alasan dicabutnya pembekuan tersebut setelah adanya kesepakatan bahwa kritik yang disampaikan oleh BEM akan menggunakan diksi yang tidak kasar. Menurutnya, hal ini penting agar tetap sesuai dengan kultur akademik.

"Dekanat telah mencabut SK Pembekuan Kepengurusan BEM FISIP Unair. Dasarnya, kami sepakat untuk menggunakan diksi-diksi yang tidak kasar dalam kehidupan politik," ujar Prof. Bagong kepada media di FISIP Unair, Senin, 28 Oktober 2024.

Ia menekankan bahwa penggunaan bahasa yang halus dan sopan adalah cerminan budaya akademik, seraya mengingatkan BEM sebagai representasi mahasiswa untuk tetap mendidik dalam penyampaian kritik. Salah satu diksi yang dianggap kurang pantas adalah kata 'bajingan,' yang tertulis dalam karangan bunga satire tersebut.

Prof. Bagong juga menjelaskan bahwa pembekuan ini sejatinya merupakan bentuk peringatan kepada BEM FISIP Unair agar tidak larut dalam kegiatan politik yang dinilai mengabaikan etika akademik. Fakultas berharap agar pemilihan kata dalam kritik di masa mendatang tetap berada dalam batas-batas akademik.

"Kami seperti orang tua yang mengingatkan supaya tidak keluar dari koridor akademik. Itu saja sebenarnya target dari fakultas," tuturnya.

Sebelumnya, BEM FISIP Unair sempat diberi sanksi pembekuan setelah memasang karangan bunga satire yang menyinggung Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Karangan bunga tersebut viral di media sosial karena menyertakan foto kedua tokoh tersebut dengan tulisan kritis yang kontroversial.

BEM FISIP Unair Hadapi Intimidasi Pasca Kritik pada Prabowo-Gibran

Setelah kritik melalui karangan bunga terhadap pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Presiden BEM FISIP Universitas Airlangga (Unair), Tuffahati Ullayyah Bachtiar, mengaku mendapat intimidasi yang cukup mengganggu. Bentuk ancaman tersebut datang dari berbagai arah, mulai dari panggilan telepon hingga pesan ancaman di media sosial.

"Saya menerima intimidasi dari beberapa orang tidak dikenal. Bentuknya macam-macam, mulai dari telepon, video call, spam chat, DM Instagram, dan sebagainya," ujar Tuffahati saat ditemui di Kampus B Unair, Senin (28/10).

Menurutnya, pesan-pesan yang diterima cenderung membawa narasi yang sama, seperti glorifikasi atas capaian Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan juga ancaman dengan nada yang kurang pantas. Salah satu pesan yang diterimanya berbunyi, 'seandainya orang tua Anda yang menjadi presiden lalu diberi umpatan-umpatan bajingan-bajingan, apakah Anda terima? Saya malu loh sekelas UNAIR mahasiswanya apa tidak diajarkan sopan santun dalam berbicara'. Terdapat juga pesan yang memujikan berbagai pencapaian Jokowi, termasuk pembangunan infrastruktur dan program BPJS.

Tak hanya melalui panggilan telepon dan WhatsApp, intimidasi juga terjadi secara terbuka di media sosial yang sifatnya menyerang secara personal. "Banyak sekali yang menyerang secara personal, sifatnya secara umum di IG (Instagram) dan bisa dibaca semua orang," tambah Tuffahati. Ia juga mengungkapkan bahwa intimidasi tersebut tidak hanya dialami dirinya, tetapi juga dirasakan oleh sekitar lima pengurus BEM FISIP lainnya.

Meskipun menghadapi tekanan, Tuffahati menegaskan tidak akan gentar. Langkah berikutnya, ia akan berkonsultasi dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk mendapatkan arahan hukum. "Saya akan berkonsultasi dengan LBH untuk menindaklanjuti, meminta konsultasi apa tindakan yang perlu saya lakukan berikutnya," tutupnya.

Sebagai latar belakang, BEM FISIP Unair sempat dibekukan oleh pihak dekanat kampus setelah memasang karangan bunga berisi satire tajam terhadap pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden dan Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden. Karangan bunga tersebut menyindir dengan tulisan "Selamat atas dilantiknya jenderal bengis pelanggar HAM dan Profesor IPK 2,3, sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang lahir dari rahim haram konstitusi."

Karangan bunga tersebut memicu perhatian publik setelah tersebar luas di media sosial dan memicu kritik terhadap BEM FISIP. Dekan FISIP Unair, Prof. Bagong Suyanto, sempat memberikan sanksi pembekuan kepada BEM dengan alasan penggunaan diksi yang tidak sopan. Ia menilai kata "bajingan" dalam karangan bunga tersebut telah melampaui batas etika akademik dan menjelaskan bahwa bentuk kritik itu lebih menyerupai hate speech ketimbang satire.

Namun, setelah pertemuan dengan Tuffahati dan jajaran pengurus BEM, Bagong akhirnya mencabut pembekuan tersebut. "Kami sudah bertemu sudah berbicara dari hati ke hati, intinya detik ini juga dekanat akan mencabut SK (surat keputusan) pembekuan kepengurusan BEM FISIP Unair," ujar Bagong.

Ia menegaskan kembali bahwa pihaknya tidak menghalangi kebebasan BEM maupun mahasiswa FISIP Unair lainnya untuk menyampaikan kritik sosial dan politik, selama kritik tersebut disampaikan dengan tanggung jawab serta tetap dalam batas etika akademik.

Sumber Kaltimexpose.com

JK Tekankan Pentingnya Menteri Pendidikan yang Berkompeten: Kritik Terhadap Nadiem Makarim dan Pesan untuk Pemerintahan Prabowo

JK Tekankan Pentingnya Menteri Pendidikan yang Berkompeten: Kritik Terhadap Nadiem Makarim dan Pesan untuk Pemerintahan Prabowo

Kabar Kaltim Hari Ini    September 08, 2024    Comment   

Jusuf Kalla, Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12, kembali menyoroti isu penting terkait pemilihan menteri dalam pemerintahan baru mendatang. Dalam forum diskusi bertajuk Menggugat Kebijakan Anggaran Pendidikan, yang dipantau melalui YouTube TV Parlemen pada Sabtu, 7 September 2024, Kalla menekankan perlunya pemilihan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) yang benar-benar mengerti bidangnya.

Pesan Kritis untuk Pemerintahan Baru

Kalla mengingatkan bahwa menteri pendidikan yang tidak memahami dunia pendidikan akan membawa dampak buruk bagi sektor tersebut, meskipun kementerian tersebut mendapatkan anggaran yang besar. "Mau berapa sekian ratus triliun dikasih, akan hancur-hancuran kalau enggak mengerti pendidikan," tegas JK.

Menurut Kalla, memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia tidak hanya soal meningkatkan anggaran, tetapi juga harus diiringi dengan pemilihan pemimpin yang kompeten. Dia menyamakan kepemimpinan di kementerian pendidikan dengan manajemen sebuah perusahaan, di mana memilih pemimpin yang tepat adalah langkah pertama yang krusial.

Kritik Terhadap Menteri Pendidikan Nadiem Makarim

Jusuf Kalla juga tidak ragu untuk memberikan kritik tajam terhadap kinerja Mendikbudristek saat ini, Nadiem Anwar Makarim. Kalla menilai bahwa Makarim, yang sebelumnya dikenal sebagai bos Gojek, tidak memiliki pengalaman yang cukup di bidang pendidikan.

"Mulanya JK menyebutkan sejumlah nama menteri pendidikan dari masa ke masa, mulai dari Ki Hadjar Dewantara, Muhadjir Effendy hingga Anies Baswedan. Dia menilai, sederet nama menteri itu memiliki keahlian di bidang pendidikan. Ada Muhadjir, ada Anies. Ada Mas Nadiem yang tidak punya pengalaman pendidikan," jelas Kalla.

Kalla juga mengkritik Nadiem karena jarang hadir di kantor dan tidak sering melakukan kunjungan ke daerah, padahal kementerian yang dipimpinnya mencakup banyak aspek penting, termasuk pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. "Titip orang yang jarang ke kantor. Minta maaf ya. Saya katakan saja supaya (menteri) yang ke depan jangan begitu lagi," ujar Kalla.

Tanggapan dari Kemendikbudristek

Hingga berita ini ditulis, belum ada respons resmi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengenai pernyataan Jusuf Kalla. Inspektur Jenderal Kemendikbudristek, Chatarina Girsang, menyatakan bahwa dia tidak bisa memberikan informasi lebih lanjut dan menyarankan agar pertanyaan dialamatkan ke Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat (BKHM) Kemendikbudristek.

Pelaksana Tugas BKHM Kemendikbudristek, Anang Ristanto, juga belum memberikan jawaban terhadap pesan yang dikirimkan pada Sabtu, 7 September 2024. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, Suharti, hanya membaca pesan pertanyaan tanpa memberikan jawaban.

Pernyataan Jusuf Kalla menyoroti pentingnya pemilihan pemimpin yang berkompeten untuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kalla mengingatkan bahwa meskipun anggaran pendidikan bisa sangat besar, keberhasilan sektor pendidikan sangat bergantung pada kualitas dan keahlian dari menteri yang memimpin. Kritik terhadap kinerja Nadiem Makarim menambah deretan perdebatan mengenai arah kebijakan pendidikan di Indonesia.

Jokowi Berkendara Menuju IKN: 40 Hari Berkantor Menjelang Akhir Masa Jabatan

Jokowi Berkendara Menuju IKN: 40 Hari Berkantor Menjelang Akhir Masa Jabatan

Kabar Kaltim Hari Ini    September 08, 2024    Comment   

Di penghujung masa jabatannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan komitmen mendalam terhadap Ibu Kota Negara (IKN) yang baru dengan merencanakan berkantor selama 40 hari di Kalimantan Timur. Dengan dimulai pada 10 September 2024, Jokowi akan menghabiskan waktu yang signifikan di IKN sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2024.

Jokowi Memulai Masa Berkantor di IKN

Juli 2024, Presiden Jokowi telah mencatat sejarah dengan berkantor di IKN untuk pertama kalinya. Kini, menjelang akhir masa jabatannya, Jokowi akan kembali berkantor di IKN selama 40 hari penuh. Sesuai dengan jadwal resmi, Jokowi akan mulai berada di IKN pada 10 September 2024 dan bertahan hingga 19 Oktober 2024, sehari sebelum pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI.

Heru Budi Hartono, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres), mengungkapkan bahwa Jokowi akan melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah dan luar kota, semua titik keberangkatan dari IKN selama periode tersebut. "Rencana beliau berkantor itu sampai tanggal 19 (Oktober)," kata Heru dalam keterangannya yang dilansir dari Antara pada Jumat (7/9/2024).

Agenda Jokowi di IKN

Selama berada di IKN, Jokowi tidak hanya akan menjalankan rutinitas administrasi pemerintahan tetapi juga melakukan kunjungan kerja yang krusial. Keberadaan Jokowi di IKN diharapkan dapat mempercepat berbagai proses yang berkaitan dengan pengembangan ibu kota baru, sambil memberikan perhatian langsung terhadap implementasi proyek-proyek strategis di wilayah tersebut.

Selain itu, Heru Budi Hartono menambahkan bahwa sejumlah aparatur sipil negara (ASN) dari Kementerian Sekretariat Negara, termasuk Sekretariat Presiden, juga akan mulai berkantor di IKN, mendukung berbagai aktivitas dan rapat yang akan diadakan oleh presiden selama masa tugasnya di sana.

Pelantikan Prabowo-Gibran di Jakarta

Meskipun ada rencana awal untuk melakukan pelantikan presiden dan wakil presiden di IKN, pernyataan terbaru mengkonfirmasi bahwa pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilakukan di Jakarta. Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani memastikan bahwa pelantikan akan berlangsung di Gedung DPR/MPR, Senayan pada 20 Oktober 2024.

"Pokoknya pelantikan (sebagai Presiden) di Senayan," kata Ahmad Muzani pada Jumat (28/6/2024). Rencana pelantikan di IKN Kaltim yang sebelumnya disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, kini dipastikan batal.

Kehadiran MTQ Nasional 2024 di IKN

Di tengah kesibukan persiapan dan pelaksanaan tugasnya di IKN, Jokowi juga akan membuka Musabaqoh Tilawatil Qur'an Nasional (MTQN) ke-30 Tahun 2024. MTQ Nasional yang berlangsung hybrid di Samarinda dan IKN, Kalimantan Timur, akan dimulai pada 6 September hingga 16 September 2024. Acara ini merupakan momen bersejarah, karena untuk pertama kalinya MTQN digelar di dua lokasi secara bersamaan.

Deputi Otorita IKN (OIKN) Agung Wicaksono mengungkapkan bahwa usai membuka MTQ Nasional di Samarinda, Jokowi akan berada di Istana Garuda IKN hingga 10 Oktober 2024. "Informasi terakhir seperti itu, sebulan berkantor di Istana Garuda," ujar Agung Wicaksono kepada Kompas.com, Jumat (6/9/2024).

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim Sri Wahyuni menyebutkan bahwa MTQN di Kaltim kali ini sangat istimewa, "Ini MTQ istimewa. Karena tidak didapati pada MTQ-MTQ sebelumnya. Pertama kali digelar di IKN, dibuka secara hybrid di dua lokasi dan menjadi saksi sejarah sebagai festival keagamaan pertama yang diselenggarakan di IKN."

Formas Dorong Program Makan Siang Gratis untuk Atasi Masalah Gizi Anak di Indonesia

Formas Dorong Program Makan Siang Gratis untuk Atasi Masalah Gizi Anak di Indonesia

Kabar Kaltim Hari Ini    September 07, 2024    Comment   

Forum Masyarakat Indonesia Emas (Formas) mengungkapkan dukungannya terhadap program makan siang gratis sebagai solusi efektif untuk memperbaiki masalah gizi pada anak-anak Indonesia. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Dewan Pembinaan Formas, Hashim Djojohadikusumo, dalam acara Dialog Nasional yang digelar di Jakarta, Sabtu pagi.

Kondisi Gizi Anak yang Memprihatinkan

Hashim Djojohadikusumo menyoroti kondisi gizi anak-anak dan ibu di Indonesia yang masih memprihatinkan. "Kondisi ini memprihatinkan, masih ditemukan anak yang dalam keadaan kurang gizi. Oleh karena itu, ke depannya, program makanan bergizi secara gratis ini sangat strategis dan efektif di Indonesia," ujar Hashim.

Dalam sambutannya, Hashim mengungkapkan bahwa anggaran untuk program makanan bergizi gratis akan mengalami peningkatan signifikan. "Semula, anggaran program makanan bergizi gratis ini sebesar Rp71 triliun. Namun, kita perlu meningkatkannya menjadi Rp450 triliun," katanya. Peningkatan anggaran ini dinilai perlu untuk menjangkau sekitar 78 juta anak dan 4,3 juta ibu yang membutuhkan gizi baik, terutama bagi mereka yang akan melahirkan.

Kebutuhan Gizi dan Bonus Demografi

Hashim menekankan bahwa Indonesia tidak hanya harus fokus pada bonus demografi, tetapi juga perlu memastikan bahwa anak-anak yang dilahirkan mendapatkan gizi yang cukup untuk berkembang menjadi aset bangsa. "Coba dipikir, kalau yang tercatat dalam statistik setiap tahun ada minimal 50 ribu anak cacat, itu yang tercatat, dan yang tidak tercatat kemungkinan lebih banyak lagi. Itu fakta yang sangat menyedihkan," tambahnya.

Contoh Global dan Harapan Masa Depan

Hashim juga mengungkapkan bahwa sekitar 76 negara sudah menjalankan program makan bergizi. Indonesia diharapkan dapat menjadi negara ke-77 yang menerapkan program serupa. "Akar persoalan yang menjadi tantangan Indonesia ke depannya yaitu mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan anak untuk bisa belajar dengan baik," ujar Hashim.

Menurut Hashim, tantangan lain yang harus dihadapi adalah kondisi guru di Indonesia yang sering kali mencari pekerjaan sampingan seperti menjadi pengemudi ojek online karena gaji yang minim. "Ini adalah masalah yang perlu segera diatasi agar pendidikan anak-anak dapat berjalan dengan optimal," tutupnya.

Dengan dukungan dan perhatian yang tepat, diharapkan program makan siang gratis dapat menjadi langkah konkret dalam mengatasi masalah gizi anak di Indonesia, dan menjadikan negara ini sebagai salah satu pelopor dalam pencapaian Indonesia Emas 2045.

Jokowi Tanggapi Calon Tunggal di Pilkada Serentak 2024: “Ini Bagian dari Proses Demokrasi”

Jokowi Tanggapi Calon Tunggal di Pilkada Serentak 2024: “Ini Bagian dari Proses Demokrasi”

Kabar Kaltim Hari Ini    September 06, 2024    Comment   

Di tengah gejolak Pilkada Serentak 2024, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pandangan yang menyejukkan terkait fenomena calon tunggal di berbagai daerah. Dalam kunjungannya ke Pasar Soponyono, Surabaya, Jokowi menyampaikan bahwa tidak ada yang salah dengan adanya daerah-daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah. Menurutnya, ini adalah bagian dari proses demokrasi yang harus diterima dan dipahami oleh masyarakat.

"Ya memang kenyataannya di lapangan seperti itu. Itu kotak kosong pun juga ada proses demokrasinya," ujar Jokowi, yang tampak berbicara dengan penuh keyakinan di hadapan warga pasar. Pernyataan ini menanggapi jumlah daerah yang melaporkan calon tunggal dalam Pilkada Serentak 2024.

Jokowi mengungkapkan bahwa dari lebih dari 500 daerah yang menggelar Pilkada Serentak, hanya ada 41 daerah yang menghadapi kotak kosong sebagai lawan satu-satunya calon kepala daerah. "Saya kira dari 500-an pilkada yang kotak kosong 40-an. Saya kira ya itu kenyataan demokrasi di bawah seperti itu, baik di kabupaten, di kota maupun di provinsi," jelas Jokowi.

Angka ini merujuk pada data terbaru dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, yang mencatat 41 daerah dengan calon tunggal berdasarkan data per Rabu, 4 September 2024, pukul 23.59 WIB. Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, mengonfirmasi bahwa wilayah-wilayah tersebut terdiri dari satu provinsi, 35 kabupaten, dan lima kota. "Tersisa 41 wilayah dengan calon tunggal, dari yang sebelumnya sebanyak 43 wilayah," kata Afifuddin dalam keterangannya.

Meski ada perpanjangan pendaftaran untuk calon kepala daerah yang berlangsung dari 2 hingga 4 September 2024, hal ini tidak mengubah fakta bahwa sejumlah daerah tetap memiliki calon tunggal. Calon tunggal tersebut akan menghadapi kotak kosong saat pemungutan suara pada 27 November 2024. Meski begitu, KPU tetap akan melakukan pengundian nomor urut untuk calon tunggal di setiap daerah.

Daftar wilayah dengan calon tunggal pada Pilkada 2024 mencakup berbagai provinsi dan kabupaten/kota dari Aceh hingga Papua Barat, dengan rinciannya sebagai berikut:

Provinsi:

• Papua Barat

Kabupaten/Kota:

• Aceh: Aceh Utara, Aceh Taming
• Sumatera Utara: Tapanuli Tengah, Asahan, Pakpak Bharat, Serdang Berdagai, Labuhanbatu Utara, Nias Utara
• Sumatera Barat: Dharmasraya
• Jambi: Batanghari
• Sumatera Selatan: Ogan Ilir, Empat Lawang
• Bengkulu: Bengkulu Utara
• Lampung: Lampung Barat, Lampung Timur, Tulang Bawang Barat
• Kepulauan Bangka Belitung: Bangka, Bangka Selatan, Kota Pangkal Pinang
• Kepulauan Riau: Bintan
• Jawa Barat: Ciamis
• Jawa Tengah: Banyumas, Sukoharjo, Brebes
• Jawa Timur: Trenggalek, Ngawi, Gresik, Kota Pasuruan, Kota Surabaya
• Kalimantan Barat: Bengkayang
• Kalimantan Selatan: Tanah Bumbu, Balangan
• Kalimantan Timur: Kota Samarinda
• Kalimantan Utara: Malinau, Kota Tarakan
• Sulawesi Selatan: Maros
• Sulawesi Tenggara: Muna Barat
• Sulawesi Barat: Pasangkayu
• Papua Barat: Manokwari, Kaimana

Jokowi menekankan pentingnya proses demokrasi yang berlaku di setiap daerah, meskipun ada tantangan seperti calon tunggal. Ini menunjukkan keterbukaan dan komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang sehat, di mana setiap warga negara, meskipun dalam situasi yang tidak ideal, tetap memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dan memberikan suara mereka.

Dengan penjelasan ini, Jokowi berusaha menenangkan masyarakat dan menjelaskan bahwa sistem demokrasi, dalam segala keanekaragamannya, tetap harus diterima sebagai bagian dari perjalanan politik negara.

Jokowi Umumkan Pensiun di Pasar Soponyono: Masa Jabatan Berakhir pada 20 Oktober 2024

Jokowi Umumkan Pensiun di Pasar Soponyono: Masa Jabatan Berakhir pada 20 Oktober 2024

Kabar Kaltim Hari Ini    September 06, 2024    Comment   

Di tengah keramaian Pasar Soponyono, Kota Surabaya, hari ini terjadi momen yang tak terduga. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan kepada masyarakat bahwa masa jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Pengumuman ini disampaikan secara mendadak oleh Jokowi yang turut didampingi oleh Ibu Negara Iriana.

Awalnya, Jokowi dan Ibu Negara Iriana mengunjungi pasar tersebut untuk mengecek harga bahan pokok, sebuah kegiatan rutin dalam rangka memantau inflasi dan kesejahteraan rakyat. Setelah menyelesaikan kunjungan pasar, Jokowi mendapati sebuah tangga di luar pasar dan memutuskan untuk menggunakan megafon dari ajudannya untuk menyampaikan berita penting kepada masyarakat.

Dengan menggunakan pelantang suara, Jokowi menyapa warga dengan penuh kehormatan, "Bapak, Ibu sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Dalam kesempatan tersebut, Jokowi memanfaatkan momentumnya untuk berpamitan dan menyampaikan permohonan maaf jika ada kesalahan selama masa kepemimpinannya.

"Saya ingin mohon pamit dan mohon maaf, pangapunten kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu semuanya," ujar Jokowi, menambahkan bahwa dirinya akan menyelesaikan masa jabatannya pada 20 Oktober mendatang. "Saya rasa itu, terima kasih," pungkasnya sebelum turun dari tangga.

Pernyataan ini tentu mengejutkan banyak pihak, mengingat biasanya pengumuman pensiun atau peralihan kekuasaan dilakukan secara resmi dalam acara-acara resmi atau konferensi pers. Namun, keputusan Jokowi untuk mengumumkannya di pasar yang ramai menunjukkan pendekatan langsung dan bersahaja yang selama ini menjadi salah satu ciri khas kepemimpinan beliau.

Jokowi, yang memulai masa jabatannya pada 20 Oktober 2014, diangkat sebagai Presiden dengan pasangan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Pilpres 2014. Pada Pilpres 2019, Jokowi kembali terpilih untuk masa jabatan keduanya bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dengan pelantikan berlangsung pada 20 Oktober 2019. Dengan demikian, masa kepemimpinan Jokowi akan berakhir tepat sepuluh tahun setelah awal jabatannya.

Kepemimpinan Jokowi selama dua periode telah mengalami berbagai tantangan dan pencapaian, mulai dari reformasi birokrasi, pembangunan infrastruktur besar-besaran, hingga respons terhadap pandemi global COVID-19. Dalam waktu yang tersisa, perhatian publik tentunya akan tertuju pada penutupan masa kepemimpinan Jokowi dan persiapan transisi ke kepemimpinan berikutnya.

Profil Pratikno: Dari Akademisi Terkenal Hingga Menteri Sekretaris Negara yang Kontroversial

Profil Pratikno: Dari Akademisi Terkenal Hingga Menteri Sekretaris Negara yang Kontroversial

Kabar Kaltim Hari Ini    Agustus 29, 2024    Comment   

Nama Pratikno tiba-tiba menjadi pusat perhatian setelah insiden penolakannya untuk memasuki Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM). Pada 26 Agustus 2024, sejumlah spanduk bertuliskan "Pratikno Dilarang Masuk" muncul di Lantai 4 Gedung Fisipol. Spanduk ini dipasang selama jeda acara podcast yang diadakan oleh media di universitas tersebut, menimbulkan spekulasi dan perdebatan di kalangan publik.

Penolakan Pratikno, Menteri Sekretaris Negara, diduga terkait dengan gelombang demonstrasi yang sedang melanda Indonesia. Demonstrasi ini muncul sebagai bentuk protes terhadap Rancangan Undang-Undang Pilkada yang didorong oleh Badan Legislatif DPR untuk dibawa ke Rapat Paripurna, meskipun ada putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) yang seharusnya dipertimbangkan. Tindakan ini menambah ketegangan di kalangan masyarakat yang merasa bahwa proses legislasi tidak mengikuti aturan yang ada.

Jejak Akademis dan Karir Politik Pratikno

Pratikno adalah sosok yang memiliki perjalanan panjang dalam dunia akademis dan pemerintahan. Lahir di Bojonegoro, Jawa Timur, pada 13 Februari 1962, ia adalah Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) ke-14 yang menjabat dari 2012 hingga 2017. Sebelumnya, ia juga pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM.

Menjadi seorang akademisi yang mumpuni, Pratikno memulai karirnya sebagai pengajar di UGM pada tahun 1986. Ia adalah alumnus Ilmu Pemerintahan dari Fisipol UGM Yogyakarta, lulus pada tahun 1985. Untuk melanjutkan pendidikannya, Pratikno meraih gelar S2 dari Department of Development Administration, University of Birmingham, Inggris, antara 1989 hingga 1991. Gelar S3 diperolehnya dari Department of Asian Studies, Flinders University of South Australia, antara 1992 dan 1996.

Karir akademis Pratikno menanjak dengan berbagai jabatan penting. Pada tahun 2003, ia menjabat sebagai Direktur Program Pascasarjana Prodi Ilmu Politik Konsentrasi Politik Lokal dan Otonomi Daerah. Selain itu, ia juga memegang posisi sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Fisipol UGM dari 2001 hingga 2004.

Di luar akademisi, Pratikno aktif dalam berbagai kegiatan publik. Pada tahun 2009, ia dipercaya oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pemandu acara debat calon presiden dan turut menjadi tim seleksi anggota KPU dan Bawaslu. Peran ini menunjukkan keterlibatannya yang mendalam dalam proses politik Indonesia.

Karir Pemerintahan dan Kontroversi

Setelah sukses di dunia akademis, Pratikno beralih ke dunia politik dengan bergabung dalam Tim Transisi Jokowi-JK sebelum dilantik sebagai Menteri Sekretaris Negara. Sebagai Menteri, Pratikno berperan penting dalam berbagai kebijakan pemerintahan. Namun, masa jabatannya juga tidak lepas dari kontroversi, terutama terkait dengan kebijakan dan keputusan-keputusan yang diambil di bawah pemerintahannya.

Penolakan untuk memasuki kampus Fisipol UGM menggarisbawahi ketidakpuasan dan ketegangan yang mungkin ada di kalangan akademisi dan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah saat ini. Insiden ini menjadi simbol dari ketidaksetujuan terhadap langkah-langkah legislasi dan kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan aspirasi publik.

Pratikno, yang kini merupakan salah satu menteri dengan latar belakang akademis yang kuat, tetap menjadi sosok penting dalam politik Indonesia. Sementara kontroversi ini mungkin berdampak pada citranya, kontribusinya di bidang akademis dan pemerintahan tidak dapat diabaikan begitu saja.

Dengan masa jabatannya yang semakin mendekati akhir, dinamika politik dan pergeseran kepentingan publik akan terus mempengaruhi bagaimana Pratikno dikenang dalam sejarah pemerintahan Indonesia. Seperti yang terlihat dari insiden di UGM, masa depan dan citra seorang pejabat publik bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk reaksi dan respons terhadap kebijakan dan tindakan mereka.

Jokowi Klarifikasi Pernyataan "Ditinggal Ramai-Ramai", Soroti Kebutuhan Kegotong-Royongan

Jokowi Klarifikasi Pernyataan "Ditinggal Ramai-Ramai", Soroti Kebutuhan Kegotong-Royongan

Kabar Kaltim Hari Ini    Agustus 29, 2024    Comment   

Presiden Joko Widodo baru-baru ini mengklarifikasi pernyataannya mengenai adanya pihak yang "meninggalkannya ramai-ramai" menjelang akhir masa jabatannya. Klarifikasi ini disampaikan oleh Jokowi usai meresmikan Bendungan Leuwikeris di Kabupaten Tasikmalaya pada Kamis, 29 Agustus 2024.

Dalam pernyataannya, Jokowi menegaskan bahwa maksud dari pernyataannya adalah untuk menekankan pentingnya kegotong-royongan. "Jangan kalau pas ada senang rame-rame, tapi begitu ada banyak masalah, tidak rame-rame lagi. Semuanya mestinya gotong-royong, diselesaikan bersama-sama, dicarikan solusinya bersama-sama," kata Jokowi, seperti dikutip dari audio yang diterima Tempo.

Pernyataan tersebut sebelumnya diungkapkan Jokowi pada Kongres III Partai Nasdem, Ahad, 25 Agustus 2024, di mana ia mengisyaratkan adanya kelompok yang meninggalkannya menjelang akhir jabatannya, padahal mereka biasanya datang dengan dukungan ramai-ramai. Jokowi menekankan bahwa ia yakin Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan partainya akan tetap setia mendukung hingga akhir masa jabatannya.

"Biasanya datang itu ramai-ramai, terakhir begitu mau pergi, ditinggal ramai-ramai. Tapi saya yakin itu tidak dengan Bapak Surya Paloh, tidak dengan Bang Surya, dan tidak juga dengan NasDem," ujar Jokowi.

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga mengungkapkan rasa terima kasihnya terhadap Partai NasDem yang telah memberikan dukungan penuh selama 10 tahun masa kepemimpinannya. Meskipun pada 2024, Partai NasDem memilih mendukung Anies Baswedan yang mengusung tema perubahan, Jokowi tetap menghargai kontribusi mereka selama ini.

Para pengamat politik menilai bahwa pernyataan Presiden Jokowi tentang adanya pihak yang meninggalkannya merupakan hal yang biasa terjadi dalam dinamika politik, terutama menjelang akhir masa jabatan seorang presiden.

Dosen Ilmu Politik Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin, menganggap bahwa partai-partai politik biasanya akan lebih memprioritaskan kepentingan masing-masing dan beralih mendukung calon presiden terpilih berikutnya, dalam hal ini Prabowo Subianto. "Jokowi harus ikhlas kekuasaan ada batasan," ungkap Ujang melalui pesan singkat pada Selasa, 27 Agustus 2024. Ia juga menduga bahwa pernyataan Jokowi mungkin dipicu oleh kegagalan revisi Undang-Undang Pilkada yang bisa mempengaruhi peluang putra Jokowi, Kaesang Pangarep, dalam pemilihan kepala daerah.

Kecenderungan Ditinggalkan oleh Partai

Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, mengakui adanya kecenderungan bahwa beberapa pihak mungkin meninggalkan Presiden Jokowi menjelang akhir masa jabatannya. Namun, ia menegaskan bahwa pihak yang dimaksud bukanlah ketua umum partai politik.

"Ya ada kecenderungannya begitu (ditinggal ramai-ramai)," kata Budi Arie saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, 27 Agustus 2024. "Dukungan Parpol solid. Walau pun tanya aja ke partai."

Budi Arie menambahkan bahwa Jokowi mengapresiasi semua partai pendukung yang telah mendukungnya hingga 20 Oktober. Ia juga percaya bahwa para politik elit mengutamakan kerjasama dan gotong royong.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menegaskan bahwa partainya tetap setia kepada Jokowi. "Janji dan kesetiaan itu kehormatan, PAN akan selalu jaga," kata Zulkifli Hasan melalui pesan singkat kepada Tempo pada Selasa, 27 Agustus 2024.

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad juga menyatakan bahwa Partai Gerindra akan terus mendukung Jokowi hingga akhir masa jabatannya. "Tentunya kita akan membersamai sampai pemerintahan (Pak Jokowi) berakhir," ujar Dasco pada Selasa, 27 Agustus melalui pesan suara kepada Tempo.

Pada periode kedua kepemimpinan Jokowi, dukungan politik datang dari berbagai partai seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), serta Partai Demokrat juga bergabung dalam mendukung pemerintah Jokowi. Saat ini, hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tersisa sebagai partai non-pemerintah.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengatakan bahwa memang kekuasaan memiliki batas. Menurutnya, partai politik saat ini lebih fokus pada kepentingan dan pengembangan diri mereka sendiri. Namun, jika Jokowi memiliki hubungan baik dengan partai pendukungnya, seharusnya ia tidak perlu merasa ditinggalkan. "Kecuali, hubungan Jokowi dan partai pendukungnya tak baik-baik saja, maka setelah tidak jadi presiden, Jokowi pasti ditinggal," kata Adi.

Dalam suasana politik yang dinamis menjelang akhir masa jabatannya, Presiden Joko Widodo tampaknya ingin menegaskan pentingnya persatuan dan gotong royong sebagai solusi untuk menghadapi tantangan yang ada. Dengan harapan bahwa para pendukungnya tetap bersama hingga akhir, Jokowi berharap agar semangat kebersamaan tetap terjaga dalam setiap aspek kehidupan berpolitik di Indonesia.