Hasil survei terbaru yang dirilis oleh Lembaga Pemilih Indonesia (LPI)
menunjukkan penolakan kuat dari masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim)
terhadap praktik politik dinasti dan politik uang dalam Pilgub Kaltim
2024. Temuan survei yang diumumkan pada Senin, 12 Agustus 2024, di
Aryaduta Hotel, Jakarta Pusat, menyoroti ketidakpuasan publik terhadap
dua isu utama dalam pemilihan kepala daerah mendatang.
Menurut Wakil Direktur LPI, Ali Ramadhan, survei yang dilaksanakan
pada 1-7 Agustus 2024 melibatkan 100 responden yang berusia 17-65
tahun atau sudah memenuhi syarat untuk memilih. Metode survei meliputi
wawancara tatap muka, google form, surat elektronik, Whatsapp, dan
zoom, dengan margin of error sekitar 4,27% pada interval kepercayaan
95%.
Penolakan Terhadap Politik Dinasti dan Uang
Hasil survei menunjukkan bahwa sebanyak 50,3% responden menolak calon
yang terlibat dalam politik dinasti. Sementara itu, 67,6% responden
menolak praktik politik uang. "Dari temuan survei LPI, sebanyak 50,3%
responden tidak akan memilih kandidat yang melakukan praktik dinasti
politik. Sementara 67,6% masyarakat menyatakan menolak praktik politik
uang," jelas Ali Ramadhan.
Dalam survei ini, 17,4% responden setuju dengan praktik politik
dinasti, sedangkan 32,3% lainnya tidak memiliki pandangan jelas atau
tidak menjawab. Untuk politik uang, 17,6% responden menganggapnya
sebagai hal yang wajar, sementara 67,6% menolaknya, dan sisanya tidak
memberikan jawaban pasti.
Dampak Dinasti Politik terhadap Demokrasi
Ali Ramadhan menjelaskan bahwa meskipun dinasti politik tidak dilarang
dalam sistem demokrasi, praktik ini dapat berdampak negatif terhadap
kualitas demokrasi. Dinasti politik berpotensi mengurangi partisipasi
politik masyarakat dan mempersulit pengelolaan pemerintahan, karena
kepentingan politik-bisnis dinasti seringkali sulit untuk diatasi.
"Banyak kepentingan bisnis-politik dinasti bekerja melalui kuasa
politik," tambah Ali.
Kompetisi Ketat di Pilgub Kaltim
Kompetisi dalam Pilgub Kaltim 2024 diprediksi akan berlangsung ketat
dengan dua pasangan calon utama: Rudy Mas'ud-Seno Aji dan Isran
Noor-Hadi Mulyadi. Ali Ramadhan mencatat bahwa Rudy Mas'ud dan Seno
Aji telah mendapatkan dukungan dari mayoritas partai di Kaltim,
termasuk Golkar, Gerindra, PAN, PKB, PKS, PPP, dan Nasdem, dengan
total 44 kursi di DPRD Kaltim.
Sebaliknya, pasangan Isran Noor dan Hadi Mulyadi baru mendapatkan
dukungan resmi dari Partai Demokrat, yang memiliki 2 kursi di DPRD
Kaltim. Keputusan akhir mengenai pencalonan Isran Noor-Hadi Mulyadi
akan bergantung pada rekomendasi dari PDIP, yang memiliki 9 kursi di
DPRD Kaltim. Jika PDIP tidak memberikan rekomendasi, pasangan Isran
Noor-Hadi Mulyadi mungkin menghadapi kotak kosong dalam Pilgub Kaltim.
Elektabilitas Pasangan Calon
Hasil survei LPI juga menunjukkan bahwa elektabilitas pasangan
petahana Isran Noor-Hadi Mulyadi berada di angka 47%, mengungguli
pasangan Rudy Mas'ud-Seno Aji yang hanya memperoleh tingkat
elektabilitas 18,3%. Namun, masih ada 34,3% responden yang belum
memutuskan atau merahasiakan pilihannya, sehingga hasil survei ini
masih dapat berubah seiring dengan perkembangan kampanye dan dinamika
politik menjelang Pilgub.
"Jika merujuk hasil survei LPI, Isran Noor-Hadi Mulyadi memiliki
keunggulan elektabilitas, namun banyak warga Kaltim yang masih belum
menentukan pilihan mereka," kata Ali Ramadhan.
