Pada Rabu, 14 Agustus 2024, PDI Perjuangan (PDIP) diperkirakan akan
mengumumkan nama-nama bakal calon kepala daerah untuk Pilkada serentak
2024. Di antara nama-nama tersebut, calon petahana Isran Noor
disebut-sebut akan mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat
(DPP) PDIP untuk maju dalam pemilihan gubernur Kalimantan Timur
(Kaltim) mendatang. Informasi ini semakin menguat menjelang pengumuman
resmi yang dijadwalkan oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Sumber terpercaya Tribun Kaltim mengonfirmasi bahwa nama Isran Noor,
yang berpasangan dengan Hadi Mulyadi, termasuk dalam daftar yang akan
mendapatkan surat keputusan (SK) rekomendasi dari DPP PDIP. "SK
Rekomendasi akan diberikan DPP PDIP besok pagi kepada Isran Noor –
Hadi Mulyadi," ungkap sumber yang enggan disebutkan namanya pada
Selasa malam.
Ketika Tribun Kaltim mengonfirmasi bocoran informasi ini, DPD PDIP
Kaltim belum memberikan pernyataan resmi terkait kabar tersebut.
Sekretaris DPD PDIP Kaltim, Ananda Emira Moeis, sebelumnya telah
menegaskan bahwa partainya akan menampilkan calon terbaik untuk Pilgub
Kaltim 2024. "Kita ingin Pilkada serentak di Kaltim ini, masyarakat
punya pilihan, tidak kotak kosong. Doakan saja untuk Kaltim," ujar
Moeis beberapa waktu lalu.
Pengumuman oleh Megawati
Menurut rencana, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri akan
mengumumkan bakal calon kepala daerah pada hari ini. Pengumuman ini
akan dilakukan dalam tiga gelombang, yang mencerminkan keberagaman
Indonesia dari Aceh hingga Papua, termasuk Kalimantan dan Maluku. "Ibu
Megawati Soekarnoputri akan mengumumkan calon kepala daerah dan calon
wakil kepala daerah yang gelombang pertama," kata Sekjen DPP PDIP,
Hasto Kristiyanto.
Hasto Kristiyanto menyebutkan bahwa sekitar 70 persen dari surat
rekomendasi calon kepala daerah telah ditandatangani oleh Megawati
Soekarnoputri. Pengumuman calon kepala daerah ini direncanakan
berlangsung hingga 26 Agustus 2024, dengan beberapa daerah strategis,
seperti Jakarta, Jawa Barat, dan Bali, belum diumumkan pada gelombang
pertama.
Hasto menjelaskan bahwa keterlambatan pengumuman di beberapa daerah
disebabkan oleh kerjasama politik yang sedang dibangun dengan partai
lain, seperti PKB, Golkar, Gerindra, PAN, PPP, Perindo, dan Hanura.
"Kami juga melakukan komunikasi yang sama untuk daerah-daerah lain
baik itu dengan Golkar, Gerindra, PKB, PAN, PPP, Perindo, dan juga
Partai Hanura," tambahnya.
KIM Tak Dimasuki PDIP
Di sisi lain, Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, memberikan sinyal bahwa
PDIP tidak akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus
untuk Pilkada Jakarta 2024. Deddy menegaskan bahwa fokus PDIP adalah
menghadirkan pemilu yang berkualitas untuk rakyat. "Lebih ke bagaimana
menghadirkan pemilu yang betul-betul berkualitas. Artinya kalau
semakin banyak calon yang maju Pilkada, masyarakat bisa memilih
berbagai argumentasi, visi misi, posisi dari masing-masing kandidat,"
jelasnya.
Deddy menambahkan bahwa banyaknya pilihan calon akan memperbaiki
peradaban politik dan keputusan PDIP untuk tidak bergabung dengan KIM
plus dinilai adil bagi masyarakat. "Kalau PDI Perjuangan masuk ke
dalam suatu koalisi besar yang kemudian tidak ada kompetitornya, saya
kira itu juga tidak fair untuk masyarakat," pungkasnya.
Peran Isran Noor dan PDIP di Pilgub Kaltim
Pengamat politik dari Universitas Mulawarman (Unmul), Dr. Jamal Amin,
menilai bahwa peluang Isran Noor dan Hadi Mulyadi untuk melawan
pasangan Rudy Masud dan Seno Aji di Pilgub Kaltim 2024 sangat
bergantung pada keputusan PDIP. "Isran Noor harus mampu meyakinkan
PDIP untuk bergabung bersama Partai Demokrat. Dengan bergabungnya
kedua partai, maka syarat pencalonan minimal 20 persen kursi di DPRD
Kaltim bisa terpenuhi," ujarnya.
Jamal Amin juga menekankan bahwa dukungan petahana dari Partai
Demokrat belum mencukupi syarat minimal, yang memerlukan 11 kursi.
Dengan PDIP yang memiliki 9 kursi di DPRD Kaltim, gabungan kedua
partai tersebut akan dapat melengkapi syarat pencalonan. "Demokrasi di
Kaltim akan sehat jika PDIP memutuskan untuk memberikan dukungan resmi
ke petahana," tambahnya.
Menurutnya, kerjasama antara PDIP dan Demokrat bisa menciptakan
persaingan yang sehat dengan pasangan Rudy Masud dan Seno Aji, serta
menghindari isu kotak kosong yang dianggap tidak mencerminkan
kedewasaan politik masyarakat Kaltim. "Demokrasi yang sehat
membutuhkan kompetisi. Jika PDIP dan Demokrat bersatu mengusung Isran
Noor-Hadi, maka akan tercipta persaingan yang sehat," tegas Jamal
Amin.
